Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002: Membahas tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus dan generasi pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. - Wahyuni, Nurul; Ahmad Imron (Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2026)
Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang berdampak langsung terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak, khususnya terkait dengan hak asuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asuh anak akibat perceraian orang tua berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KHI maupun UU No. 23 Tahun 2002 sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penentuan hak asuh. Dalam KHI, hak asuh anak yang belum mumayyiz pada umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan yang kuat untuk mengalihkannya. Sementara itu, UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi, serta menekankan tanggung jawab kedua orang tua meskipun telah bercerai. Perbedaan terletak pada pendekatan normatif KHI yang lebih spesifik dalam penentuan hak asuh, sedangkan undang-undang lebih menekankan aspek perlindungan secara umum dan komprehensif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asuh anak pasca perceraian harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan aspek hukum, psikologis, dan sosial. Sinkronisasi antara KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak.