Resiliensi Sistem Presidensial dan Dinamika Politik Pasca-Pemilu: Studi Komparatif Implementasi Hukum Tata Negara di Indonesia - Ahmad Zuhdi Azizi; Indah Ayu Purnama (Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2026)
Penelitian ini menganalisis resiliensi sistem presidensial Indonesia dalam menghadapi dinamika politik pasca-pemilu melalui pendekatan yuridis normatif komparatif. Dengan membandingkan tiga periode pasca-pemilu (2014, 2019, 2024), penelitian ini mengoperasionalisasi konsep resiliensi ke dalam tiga dimensi resistance (ketahanan), adaptability (adaptasi), dan recovery (pemulihan) yang diukur melalui enam indikator terverifikasi. Hasil analisis menemukan bahwa sistem presidensial Indonesia memiliki profil resiliensi yang asimetris: kuat pada dimensi adaptabilitas yudisial, terbukti dari Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus presidential threshold dan Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu, tetapi lemah pada dimensi ketahanan substantif dan pemulihan keseimbangan kekuasaan. Setiap siklus pemilu menghasilkan koalisi yang semakin membesar puncaknya pada Kabinet Merah Putih 2024 dengan 48 kementerian dan lebih dari 80% kursi DPR berada dalam koalisi pemerintah sehingga fungsi oposisi dan mekanisme checks and balances melemah secara sistemik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia tengah mengalami silent drift menuju quasi-parlementarisme: sistem berjalan tanpa perubahan konstitusi formal, tetapi dengan substansi yang makin jauh dari desain konstitusional. Reformasi institusional yang diperlukan mencakup regulasi transparansi koalisi, revisi UU Kementerian Negara, dan penguatan independensi MK.